Dilema Kars

Catatan:
Artikel ini dimuat di Majalah Geologi Populer GEOMAGZ terbitan Badan Geologi Vol. 5 No. 1 yang mengusung tema kars. Selama menunggu terbitnya artikel ini, dunia kars sedang gonjang-ganjing dengan bergulirnya sidang PTUN gugatan masyarakat Rembang dan Walhi melalui LBH Semarang terhadap Gubernur Jateng atas diterbitkannya izin penambangan untuk industri semen kepada PT Semen Indonesia di Kars Watuputih.

Kamis tanggal 12 Maret 2015, saya menjadi saksi ahli dari pihak penggugat (Walhi). Dalam sidang itu tampak sekali para hakim sedikit sekali memahami permasalahan kars. Hal ini tercermin pada pertanyaan terakhir Hakim Ketua yang baru menyadari bahwa industri semen akan mengeksplotasi kawasan kars yang sebenarnya merupakan penyimpan sumber air.

Dua hari setelah terbit resmi di media daring (sebelum resmi edisi cetak), sebuah demo di depan gerbang kampus Ganesha ITB terjadi menolak PT Semen Indonesia yang akan ceramah di Prodi Pertambangan ITB. Satu spanduknya menohok nurani kita: Scientific OK, Humanity First. Namun, keputusan Sidang PTUN tanggal 16 April sangat mengecewakan dan menyedihkan. Gugatan LBH tertolak dengan alasan gugatannya kedaluarsa, bukan karena substansi permasalahan (Amdal yang tidak benar dan hasil kesaksian para saksi dan saksi ahli). Akhirnya, seperti penutup pada artikel ini: pertentangan antara pro-konservasi dan pro-eksploitasi kawasan kars tidak akan pernah selesai.

Artikel ini merupakan pergulatan pemikiran saya. Jangan berharap ada solusi jitu karena permasalahan kars benar-benar dilema. Bagaikan buah simalakama.

Silakan menyimak.

Dilema Kars

Jika kita diberi hanya satu pilihan antara lingkungan yang baik dengan sumber air bersih yang terjaga dan pengadaan semen atau tepung karbonat yang banyak manfaatnya dalam pembangunan, mana yang kita pilih? Tentu saja maunya kedua-duanya. Namun ketika pilihan hanya satu di antara keduanya, akan seperti buah simalakama. Jika buah dimakan ibu mati, jika tidak dimakan ayah mati. Wilayah kars, itulah buah simalakama.

Dilema pengelolaan kars akan selalu berujung pada pertentangan antara konservasi dan eksploitasi. Dalam konteks dan paradigma pembangunan fisik, tentu saja eksploitasi menjadi pilihan utama. Hal tersebut karena keuntungannya jelas tergambar di depan mata. Batugamping digali, diolah, dibuat semen, dijual, dan rupiah pun mengalir. Hal itu semua terhitung dengan angka-angka yang jelas dalam bilangan nyata dan bersifat tangible.

Ketika sekarang ini masalah lingkungan menjadi bagian pertimbangan pembangunan jangka panjang yang harus bersifat berkelanjutan, paradigma mulai bergeser ke arah konservasi. Tekanan internasional yang harus berlabel serba hijau bagi produk-produk industri, ikut menggeser paradigma ini. Semua jenis sumber daya alam tidak serta-merta menjadi komoditas yang langsung dieksploitasi, tetapi harus melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Kajian ini akan menghitung kemungkinan dampak negatif yang timbul dari suatu proyek besar dan bagaimana penanganannya. Namun karena semua baru prakiraan ke masa depan yang belum terjadi, nilainya masih abstrak dan bersifat intangible.

Untuk menjembatani masalah ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan suatu panduan umum valuasi ekonomi dampak lingkungan (VEDL). Tujuannya adalah pertama, sebagai panduan pelaksanaan valuasi ekonomi dampak lingkungan dalam penyusunan AMDAL. Kedua, memperkenalkan konsep kuantifikasi nilai lingkungan. Ketiga, memperkenalkan teknik dan pendekatan dalam memperkirakan nilai dampak lingkungan.

Situs KemenLH menyatakan banyaknya manfaat dari pelaksanaan VEDL dalam penyusunan AMDAL. Beberapa manfaat itu antara lain dapat menggambarkan nilai suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara lebih jelas dengan menyajikan kerugian lingkungannya. Manfaat lainnya, valuasi ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan penting atau tidaknya suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara kuantitatif, dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlunya pengelolaan lingkungan untuk menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Lebih jauh, manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai salah satu dasar yang jelas dan beralasan dalam menerima atau menolak suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Sekarang ini mulai pula diperkenalkan istilah jasa lingkungan. Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Terdapat empat jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global, yaitu jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap.

Dalam konsep ini muncul pula istilah PJL (Pembayaran Jasa Lingkungan). Menurut situs worldagroforestry.org, PJL yang mulai dikenal di negara-negara berkembang, terutama di Asia, mempunyai konsep yang menjanjikan efisiensi untuk mencapai tujuan konservasi dengan anggaran terbatas. Konsep PJL mengenalkan pengaturan dan kesukarelaan yang inovatif bagi penjual dan pembeli jasa lingkungan yang pada awalnya dimaknai secara sempit. Misalnya, penyediaan jasa lingkungan sangat tergantung pada permintaan dari pemanfaat jasa lingkungan yang umumnya terbatas dari kalangan swasta dan industri. Hal ini wajar mengingat merekalah yang sanggup membayar. Namun, pemahaman sempit seperti ini bahkan berakibat tidak terjadinya PJL. Menurut situs worldagroforestry.org, upaya peningkatan kehidupan dengan penerapan suatu mekanisme dipercayai akan mengurangi keefektifan PJL. Padahal dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus masyarakat berupaya mempertahankan dan melindungi lingkungan mereka bagi kepentingan pihak lain dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagai imbalan.

Lalu bagaimana di lingkungan kars? Timbulnya konflik yang seolah-olah tiada akhir antara pengusaha yang akan mengeksploitasi kars, berhadapan dengan masyarakat yang berusaha mengkonservasinya, menunjukkan kedua konsep di atas mungkin belum dilaksanakan. Kasus-kasus pengembangan tambang untuk industri semen di Pati dan Rembang, Jawa Tengah, di Pangkalan, Karawang, Jawa Barat, atau di Baturaja, Sumatera Selatan, menunjukkan benturan kepentingan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Sekalipun kedua konsep VEDL dan PJL diterapkan, diperkirakan akan banyak ketidaksepakatan dan akan berjalan tidak efektif, apalagi pada kawasan proyek yang bersifat eksploitatif seperti usaha pertambangan dan galian batu.

Konsep VEDL untuk wilayah kars misalnya menghitung jumlah burung walet yang akan menghasilkan berjuta-juta rupiah dari penjualan sarangnya. Contoh lain adalah perhitungan ekonomi hasil hutan di wilayah kars, atau harga air bersih yang didapatkan dari sumber-sumber air di wilayah kars jika diasumsikan dijual. Perhitungan ini akan berkali-kali lipat jika dianggap sumber dayanya terjaga keberlanjutannya. Hasil ini kemudian dibandingkan jika seluruh kawasan kars tersebut berubah menjadi industri semen dengan nilai devisa yang dihasilkan.

Pertentangan pun pasti terjadi karena industri semen jelas perhitungan jumlah cadangan batugampingnya serta harga-harganya (tangible) dengan waktu yang pasti, sementara VEDL adalah proyeksi ekonomi yang bersifat perkiraan yang intangible dengan waktu yang tidak pasti. Satu hal yang lebih pasti adalah hasil ekonomi dari industri jelas pembagiannya, sementara VEDL tidak jelas. Apalagi jika hal itu menyangkut fungsi ekologi satu spesies yang hidup di gua seperti codot misalnya. Seekor codot dalam satu malam bisa mengkonsumsi serangga (nyamuk) hampir seberat tubuhnya sendiri. Bayangkan jika ribuan codot keluar satu malam, berapa ratus ribu ekor nyamuk yang dimakan mereka. Hal ini jelas mengurangi ancaman bahaya penyakit yang ditularkan melalui nyamuk ke manusia. Hitung-hitungan fungsi ekologis ini jelas abstrak karena mengandung ketidakpastian yang tinggi.

Di kawasan tambang batugamping untuk semen, konsep PJL pun pasti tidak mungkin diterapkan karena lingkungan pasti berubah dan tidak terjaga keasriannya. Padahal konsep PJL adalah perusahaan membayar masyarakat yang menjaga lingkungannya karena dengan terjaganya lingkungan, komoditas yang dikelola perusahaan terjaga keberlanjutannya. Konsep ini mungkin lebih mengena pada perusahaan yang memanfaatkan air bersih, atau perusahaan yang berkaitan dengan pariwisata yang memerlukan terjaganya bentang alam (lanskap). Konsep geoprak adalah kemungkinan yang dapat melaksanakan PJL dengan baik.

Penetapan kawasan bentang alam kars

Di luar dari dua konsep yang diperkenalkan di atas, saat ini solusi bagi pengelolaan wilayah kars adalah dengan regulasi. Inisiasi regulasi dimulai dengan munculnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1456 K/20/MBM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars (selanjutnya Kepmen 1456). Kepmen 1456 ini membagi kawasan kars ke dalam tiga kelas. Kelas 1 adalah kawasan kars yang singkatnya mempunyai sumber air bersih (sungai bawah tanah), gua aktif, dsb. sehingga menjadi kawasan lindung. Kelas 2 mempunyai gua-gua tetapi tidak aktif dan tidak mempunyai sumber air, sehingga boleh dieksploitasi/tambang asal melalui Amdal. Adapun Kelas 3 boleh ditambang karena tidak mempunyai kriteria seperti di Kelas 1 dan 2.

Kepmen 1456 akhirnya harus diganti sejalan mulai berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya UU 26/2007). Dalam turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN; selanjutnya PP 26/2008), dinyatakan bahwa bentang alam kars adalah kawasan lindung nasional yang harus ditetapkan. Akhirnya pedoman penetapan bentang alam kars keluar melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2012 mengenai Penetapan Kawasan Bentang Alam Kars (selanjutnya Permen 17/2012).

Permen 17/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, bertujuan untuk melindungi kawasan kars yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air; melestarikan kawasan kars yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai obyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan kars. Menurut peraturan ini, status kawasan bentang alam kars merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Dalam peraturan ini juga diatur tata cara penetapan kawasan bentang alam kars, yaitu melalui proses penyelidikan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu, baru kemudian ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Kelemahan penetapan ini tetap menimbulkan pertentangan karena ketika pemerintah daerah melakukan penyelidikan, umumnya mempunyai kepentingan instan, dan industri menjadi pilihan utama. Apalagi jika dikaitkan dengan masa jabatan kepala daerah yang minimal hanya 5 tahun jika tidak terpilih kembali. Itulah akibatnya mengapa konflik antara pengusahan industri semen (yang biasanya didukung penguasa) berhadapan dengan masyarakat petani yang biasanya didukung LSM terus terjadi di kawasan kars.

Ditinjau dari geologi sendiri, konflik ini memang berhubungan dengan objek yang sama. Proses karstifikasi yang berlangsung baik dan menghasilkan bentang alam eksokars dan endokars yang unik dan sesuai dengan kriteria Permen 17/2012 terjadi pada batugamping murni yang kandungan kalsium karbonatnya mendekati 100%. Jika dianalisis kimiawi batuannya, kandungan CaO >50% dengan kadar silika dan magnesium rendah. Padahal kualitas batugamping seperti inilah yang juga sangat baik sebagai bahan baku semen dan diincar industri semen. Pilihan zonasi jelas tidak dapat diterima kedua pihak yang berkonflik karena manfaatnya justru berada pada kawasan yang sama.

Di Indonesia yang berada di wilayah tropis, hampir semua batugamping yang tersingkap ke permukaan pasti mengalami proses karstifikasi. Perkembangan bentang alam kars hampir terjadi di seluruh pulau yang mengandung formasi batugamping. Kasarnya, sedikit sekali wilayah berbatugamping di Indonesia yang tidak memenuhi kriteria bentang alam kars seperti di Permen 17/2012. Hampir seluruhnya secara ilmiah adalah bentang alam kars yang seyogyanya menjadi kawasan lindung nasional seperti yang diamanatkan melalui UU 26/2007 dan PP 26/2008.

Lalu apakah kita berhenti membangun? Selama pembangunan terus berjalan, bagaimana pun kita tetap membutuhkan semen. Thailand dan Tiongkok melarang sama sekali industri semen di negaranya. Malaysia sudah sangat membatasi. Jika hal ini diikuti oleh semua negara di dunia ini, lalu darimanakah semen didatangkan untuk membangun?

Inilah dilema yang sangat sulit. Hingga saat ini tidak ada bahan pengganti batugamping yang menjadi 70 – 80% bahan baku semen. Usaha pengurangan persentase batugamping untuk semen memang sudah dilakukan, tetapi hasilnya kurang efektif dan mengurangi kualitas semen. Solusinya memang harus menang-menang. Namun, solusi ini disangsikan efektifitasnya oleh rakyat yang berada di pihak yang ‘lemah’ baik dari sisi kekuasaan maupun dari sisi kekuatan ekonomi.

Sebagai penutup, sebagai penggugah, mari kita bayangkan jika eksploitasi batugamping untuk semen terus dilakukan sampai suatu saat batugamping musnah dari muka bumi. Jika saat itu adalah sekarang, akan berhentikah pembangunan? Atau suatu saat ada penemuan bahan yang bukan batugamping tetapi berfungsi hidraulis seperti batugamping dengan kekuatan yang setara dengan semen dari batugamping? ***

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>